Jadwal Waktu Sholat Ponorogo : Minggu, 14 Juni 2026 | Subuh : 03:39 | Dzuhur : 11:19 | Asar : 14:41 | Maghrib : 17:34 | Isya : 18:48

Ketum MUI Ponorogo Hadiri Ijtima Ulama III Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Bahas MBG hingga Perampasan harta koruptor

Mojokerto, 31 Oktober Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo, Prof. Dr. KH. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag., menghadiri Ijtima Ulama III Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur yang berlangsung pada 31 Oktober–1 November 2026 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto.

Dalam kegiatan tersebut, Prof. Luthfi hadir didampingi anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Ponorogo, KH. Badrussoleh Arif. Ijtima ulama ini menjadi forum penting bagi para ulama dan ahli hukum Islam untuk membahas berbagai persoalan aktual yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus merumuskan pandangan keagamaan terhadap isu-isu strategis bangsa.

Pembukaan kegiatan dilaksanakan pada Sabtu (31/10/2026) di Aula Pascasarjana Universitas KH. Abdul Halim. Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Prof. Dr. KH. Acep Syaifuddin Halim, Ketua Umum MUI Jawa Timur Prof. KH. Abdul Halim Subahar, serta seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Amanatul Ummah sebagai tempat penyelenggaraan forum ulama tingkat Jawa Timur. Ia juga memperkenalkan perjalanan dan perkembangan Pondok Pesantren Amanatul Ummah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen mengembangkan tradisi keilmuan, membangun kualitas sumber daya manusia, serta mencetak generasi unggul yang memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya kehadiran MUI dalam merespons berbagai persoalan hukum dan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, MUI memiliki posisi strategis untuk memberikan pandangan, pertimbangan, dan solusi keagamaan terhadap persoalan-persoalan aktual agar dapat disikapi secara tepat dan diimplementasikan dengan baik.

Gubernur berharap forum ijtima ulama mampu menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang tidak hanya memiliki landasan keilmuan keagamaan yang kuat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum MUI Jawa Timur, Prof. KH. Abdul Halim Subahar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa tugas MUI dalam memberikan fatwa tidak hanya muncul ketika umat meminta jawaban atas persoalan tertentu. Fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, merupakan bagian dari tanggung jawab MUI untuk memberikan taujihat (arahan) dan irsyadat (bimbingan) kepada umat, bahkan kepada negara.

Dengan demikian, keberadaan Komisi Fatwa MUI diharapkan senantiasa responsif terhadap perkembangan zaman dan berbagai persoalan baru yang membutuhkan perspektif hukum Islam.

Bahas Persoalan Aktual: MBG, Korupsi, hingga Kecerdasan Buatan

Dalam forum Ijtima Ulama III ini, sejumlah persoalan strategis menjadi bahan pembahasan. Di antaranya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), standar hukuman bagi pelaku korupsi termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati dan perampasan aset hasil korupsi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam kajian dan penetapan hukum Islam.

Selain itu, forum juga membahas berbagai persoalan waqi’iyah (persoalan aktual yang terjadi di masyarakat), maudhu’iyah (persoalan tematik), dan qanuniyah (persoalan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan).

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup perhatian ulama tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah dan hukum personal, tetapi juga menyentuh kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, keadilan sosial, perkembangan teknologi, serta persoalan hukum yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Luthfi Hadi Aminuddin: Fatwa Selalu Dibutuhkan karena Persoalan Terus Berkembang

Ketua Umum MUI Kabupaten Ponorogo, Prof. Dr. KH. Luthfi Hadi Aminuddin, menyampaikan bahwa forum ijtima ulama memiliki arti penting dalam menjaga relevansi ajaran Islam terhadap perkembangan kehidupan manusia.

Menurutnya, kebutuhan terhadap fatwa tidak akan pernah berhenti karena persoalan hukum terus berkembang, sementara sumber utama teks keagamaan memiliki batas.

“Fatwa senantiasa dibutuhkan karena teks-teks keagamaan telah selesai, sementara persoalan-persoalan kehidupan manusia terus bermunculan. Dalam kaidah yang sering dikemukakan para ulama disebutkan, al-nushush mutanahiyah wal-waqa’i’ ghairu mutanahiyah (teks-teks keagamaan bersifat terbatas, sedangkan berbagai peristiwa dan persoalan kehidupan tidak terbatas),” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut Prof. Luthfi, diperlukan kerja-kerja ijtihad yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan para ulama, ahli fikih, akademisi, dan pakar dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini penting agar keputusan fatwa tidak hanya kuat dari sisi landasan normatif keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan realitas, kemaslahatan, dan dampak penerapannya.

Ia juga berharap hasil Ijtima Ulama III Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dapat menjadi pedoman dan rujukan dalam merespons berbagai persoalan keagamaan dan kebangsaan, sekaligus memperkuat peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).

Melalui forum ini, MUI diharapkan terus hadir bukan sekadar memberikan jawaban atas persoalan yang telah terjadi, melainkan juga memberikan panduan dan antisipasi terhadap berbagai tantangan baru yang akan dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia.

Share :